JAKARTA | MITRA BANTEN NEWS – Skema Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Polda Jawa Barat dijadikan percontohan oleh Mabes Polri dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan tersebut bertujuan mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir serta memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi langkah konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri mendorong akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani.
“Salah satu implementasi nyata terdapat di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung,” jelasnya.
Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem jagung pakan ternak.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani agar tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah, dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program Ketahanan Pangan Polri bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan.
Sementara itu, Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Fadly Samad menyampaikan bahwa Polda Jabar melalui Biro SDM menjalankan empat skema utama dalam Program Ketahanan Pangan Nasional.
“Pertama, skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program Keroyok Bareng Rame-rame dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan. Kedua, pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga 1,5 persen yang diberikan dalam bentuk sarana pertanian jagung,” jelas Fadly didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko.
Ia menambahkan, skema ketiga adalah mendorong optimalisasi program KUR, dan keempat pemanfaatan lahan PTPN serta Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani.
“Keempat skema ini menjadi penguatan nyata Polda Jawa Barat dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
