PANDEGLANG | MITRA BANTEN NEWS – Penggantian kepengurusan Kelompok Tani Sinartani 1 di Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan dan protes dari anggota serta masyarakat setempat. Pergantian tersebut diduga dilakukan tanpa melalui proses musyawarah yang melibatkan pihak terkait.
Sejumlah anggota kelompok menilai keputusan tersebut tidak transparan dan tidak adil, mengingat mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Penggantian ini tidak transparan dan tidak adil. Kami tidak dilibatkan, padahal kami yang selama ini membangun dan mengembangkan kelompok tani ini,” ujar salah satu anggota, Jumat (10/4/2026).
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pihak kelompok tani baru yang diwakili Sopian menyebut bahwa pemilihan telah mengikuti prosedur dari pihak desa.
“Pemilihan sesuai prosedur dari lurah. Saya juga dipilih oleh lurah. Mungkin saat penandatanganan sudah melihat susunan pengurus,” ujarnya.
Ia juga mengakui posisinya cukup bergantung pada kebijakan kepala desa, sehingga memilih mengikuti keputusan yang ada.
“Saya hidup sedikit tergantung ke kepala desa. Kalau menentang, saya khawatir berdampak pada kehidupan saya, termasuk soal sawah dan bantuan,” tambahnya.
Upaya konfirmasi kepada pihak Pemerintah Desa Cibitung, termasuk lurah dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, pesan yang dikirimkan pada pukul 11.45 WIB belum mendapat tanggapan.
Di sisi lain, Dinas Pertanian setempat juga belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik penggantian tersebut.
Anggota Kelompok Tani Sinartani 1 berencana melakukan langkah lanjutan dengan menyampaikan protes resmi dan meminta penjelasan kepada pihak terkait. Mereka berharap keputusan tersebut dapat ditinjau ulang dan proses musyawarah dilakukan secara terbuka dan transparan.
Situasi ini berpotensi memicu konflik di tingkat masyarakat apabila tidak segera ditangani secara bijak oleh pihak terkait.
(Aat)
