TANGERANG | MITRA BANTEN NEWS – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Tangerang, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab), Kecamatan Tigaraksa, Senin (23/2/2026) sore. Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid.
Dalam aksi tersebut, massa sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan saat mencoba memasuki area kantor bupati. Akibat insiden itu, sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami luka ringan. Satu mahasiswa mengalami luka cukup serius setelah terjatuh dalam kericuhan. Seorang anggota kepolisian juga sempat terjatuh hingga perlengkapan pengamannya terlepas.
Koordinator aksi dari BEM Universitas Pramita Indonesia, Nur Ainah, dalam orasinya menyampaikan penilaian terhadap kinerja kepala daerah. Ia menyebut mahasiswa memberikan nilai 2 dari skala 10 terhadap capaian kinerja selama satu tahun terakhir.
“Kami menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari infrastruktur jalan rusak, banjir, hingga pengawasan jam operasional truk tanah yang masih dikeluhkan masyarakat,” ujar Nur Ainah.
Mahasiswa secara khusus menyoroti kerusakan jalan di wilayah Pasar Kemis yang disebut telah menyebabkan empat korban jiwa dalam satu bulan terakhir. Selain itu, penanganan banjir di sejumlah kawasan permukiman dinilai belum optimal. Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang mencapai Rp8,7 triliun juga menjadi salah satu tuntutan dalam aksi tersebut.
Menanggapi aspirasi massa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Erwin Mawardi, menemui perwakilan mahasiswa untuk berdialog. Ia mengakui masih terdapat berbagai persoalan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Kami tidak menutup mata terhadap kritik dan masukan yang disampaikan. Sejumlah langkah pembenahan sedang disiapkan, termasuk perbaikan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan, serta program rumah layak huni bagi masyarakat,” ujar Erwin.
Aksi unjuk rasa berakhir setelah dialog antara perwakilan mahasiswa dan pemerintah daerah berlangsung. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan tuntutan yang disampaikan mendapat tindak lanjut.
Di sisi lain, beredar ajakan di sejumlah grup media sosial yang mengatasnamakan aktivis untuk menggelar aksi lanjutan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan tanggung jawab atas persoalan kerusakan jalan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai ajakan tersebut. (Karay)
